BUNTOK – Wakil Bupati Barito Selatan (Barsel), Khristianto Yudha, menghadiri rapat pengawasan Komite I DPD RI yang digelar di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Selatan. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari agenda pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan regulasi terkait pemerintahan daerah, otonomi daerah, pelayanan publik, serta hubungan pusat–daerah.
Kehadiran Komite I DPD RI dipimpin oleh tim anggota yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah memaparkan perkembangan program strategis, tantangan implementasi regulasi, serta sejumlah kebutuhan koordinasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Barsel.
Wakil Bupati Barsel, Khristianto Yudha, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa setiap kebijakan berjalan selaras dengan peraturan perundang-undangan.
“Kami menyambut baik kehadiran Komite I DPD RI. Ini merupakan momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan memastikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah berjalan efektif. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan selalu membuka diri terhadap masukan dan pengawasan agar tata kelola pemerintahan semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa tantangan teknis dan administratif yang perlu dikawal bersama, terutama dalam penyelarasan regulasi pusat dengan kondisi di daerah.
“Ada sejumlah dinamika di lapangan, termasuk penyesuaian regulasi yang memerlukan arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan DPD RI sangat penting untuk memastikan kebijakan bisa diterapkan secara optimal dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat,”tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Komite I DPD RI dalam forum tersebut menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan bertujuan memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai amanat undang-undang. Mereka juga mengapresiasi komitmen Pemkab Barsel dalam menjaga stabilitas pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang membahas beberapa isu strategis, termasuk penguatan kelembagaan daerah, penyusunan peraturan daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, serta koordinasi lintas sektor untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Barsel.
Kegiatan pengawasan ini diharapkan memperkuat hubungan kerja antara pemerintah daerah dan DPD RI, sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas tata kelola di Kabupaten Barito Selatan. //
