PALANGKA RAYA – Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Kabupaten Barito Timur di Kota Palangka Raya dengan pagu anggaran Rp2,8 miliar menjadi sorotan mahasiswa. Mereka mempertanyakan kesesuaian hasil pembangunan dengan perencanaan awal serta mendesak pemerintah daerah membuka pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada publik.
Sorotan tersebut mengemuka dalam pertemuan dan penyampaian aspirasi mahasiswa Himpunan Mahasiswa Barito Timur (HIMA BARTIM) bersama tiga anggota DPRD Kabupaten Barito Timur di Asrama Mahasiswa Barito Timur, Kota Palangka Raya, Jumat (9/10/2026).
Tiga anggota DPRD yang hadir yakni Mardianto, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Barito Timur dari Daerah Pemilihan III; Roma Analta, anggota DPRD dari Dapil II; serta Rini, Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur dari Dapil I.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari rehabilitasi asrama putra yang belum ditempati, kondisi fasilitas asrama putri, keamanan lingkungan, hingga keberlanjutan bantuan beasiswa bagi mahasiswa asal Barito Timur.
Berdasarkan informasi pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP yang menjadi perhatian mahasiswa, paket rehabilitasi Asrama Mahasiswa Kabupaten Barito Timur di Palangka Raya memiliki pagu anggaran Rp2,8 miliar. Selain itu, tercantum paket perencanaan rehabilitasi sebesar Rp100 juta dan paket pengawasan rehabilitasi sebesar Rp100 juta.
Dengan demikian, total pagu ketiga paket tersebut mencapai Rp3 miliar. Angka ini menjadi dasar bagi mahasiswa untuk meminta penjelasan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pekerjaan. Besaran pagu tersebut tidak serta-merta menunjukkan jumlah anggaran yang telah direalisasikan.
Bagi mahasiswa, besarnya anggaran harus diikuti hasil pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, mereka meminta kejelasan mengenai kesesuaian bangunan dengan denah awal, Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, serta kontrak pekerjaan.
Mardianto mengatakan, kunjungan tersebut telah diagendakan untuk mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi mahasiswa yang tinggal di asrama. Aspirasi yang diterima, menurutnya, akan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.
Ia juga menyoroti kondisi asrama putri yang dikunjungi dalam rangkaian pertemuan tersebut. Berdasarkan laporan perwakilan mahasiswa, terdapat sejumlah fasilitas yang masih membutuhkan pembenahan.
Terkait rehabilitasi asrama putra yang dilaksanakan pada akhir 2025, Mardianto mempertanyakan kendala yang menyebabkan bangunan tersebut belum ditempati. Ia menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengetahui penyebabnya sekaligus mendorong agar asrama segera dapat dimanfaatkan.
Mardianto turut menyoroti besarnya anggaran rehabilitasi yang mencapai Rp2,8 miliar. Menurutnya, perlu ada penjelasan mengenai kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan dan hasil pekerjaan di lapangan.
Ia juga menyatakan akan meminta keterbukaan pemerintah daerah mengenai pertanggungjawaban proyek tersebut kepada publik, mengingat anggaran yang digunakan merupakan uang rakyat.
Melalani, salah satu penghuni asrama sekaligus perwakilan mahasiswa HIMA BARTIM, menyambut baik kedatangan anggota DPRD yang bersedia mendengarkan langsung kondisi dan kebutuhan mahasiswa.
Namun, ia berharap pertemuan tersebut tidak berhenti sebatas mendengarkan keluhan. Mahasiswa membutuhkan tindak lanjut yang jelas, terutama terkait kelayakan fasilitas dan keamanan tempat tinggal yang mereka gunakan setiap hari.
Bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di perantauan, asrama merupakan fasilitas penunjang pendidikan yang semestinya memberikan rasa aman, nyaman, dan layak.
Mahasiswa turut menyoroti plafon yang rusak dan dua unit WC yang tersumbat. Selain meminta perbaikan segera, mereka mendorong evaluasi sistem keamanan asrama, termasuk kondisi pintu, kunci, akses keluar-masuk, dan pengawasan lingkungan.
Melalani juga berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap keberlanjutan bantuan beasiswa. Menurut aspirasi yang disampaikan mahasiswa, bantuan sebesar Rp5 juta per tahun, terutama apabila hanya diterima satu kali selama masa perkuliahan, dinilai belum cukup untuk mendukung kebutuhan pendidikan secara berkelanjutan.
Mahasiswa berharap pertemuan bersama DPRD menjadi awal penyelesaian persoalan, bukan sekadar agenda seremonial. Mereka menunggu perkembangan tindak lanjut yang jelas dari pemerintah daerah maupun lembaga legislatif.
Sorotan terhadap rehabilitasi asrama juga disampaikan Fardoari Reketno, alumni sekaligus demisioner Ketua HIMA BARTIM. Ia menilai persoalan tersebut perlu dijawab secara terbuka, terutama menyangkut kesesuaian antara denah awal yang pernah ditunjukkan kepada mahasiswa dan hasil bangunan setelah rehabilitasi.
Menurut Fardoari, pertanyaan mengenai perbedaan perencanaan dan hasil akhir merupakan hal yang wajar ketika proyek menggunakan anggaran daerah. Namun, persoalan tersebut harus diperiksa berdasarkan dokumen dan kondisi faktual, bukan hanya dugaan atau penilaian sepihak.
“Kalau sejak awal mahasiswa sudah diperlihatkan denah atau perencanaan bangunan, maka wajar apabila mahasiswa mempertanyakan apakah hasil akhirnya sesuai dengan yang direncanakan. Apalagi, proyek ini menggunakan anggaran daerah dengan nilai yang tidak sedikit. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran itu digunakan dan apa hasil yang benar-benar dibangun,” demikian pokok tanggapan Fardoari.
Ia menilai transparansi tidak boleh dipahami sebagai tuduhan terhadap pihak tertentu. Sebaliknya, keterbukaan diperlukan agar setiap pertanyaan dapat dijawab menggunakan data yang dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.
Fardoari mendorong pemerintah daerah memberikan akses terhadap informasi dan dokumen proyek yang dapat dibuka kepada publik, termasuk gambar perencanaan, RAB, spesifikasi teknis, kontrak pekerjaan, serta dokumen hasil pemeriksaan dan serah terima apabila tersedia.
Menurutnya, DPRD juga perlu menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan dari perangkat daerah terkait dan memastikan persoalan yang disampaikan mahasiswa memperoleh tindak lanjut.
“Jangan sampai mahasiswa hanya menerima janji bahwa persoalan akan dikoordinasikan, tetapi setelah itu tidak ada kejelasan. Yang dibutuhkan sekarang adalah penjelasan yang bisa diuji, keterbukaan dokumen, dan langkah konkret untuk memastikan asrama benar-benar layak digunakan,” demikian inti kritik yang disampaikan Fardoari.
Ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran publik harus disertai pertanggungjawaban yang jelas. Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui besarnya anggaran, tetapi juga berhak mengetahui hasil pekerjaan dan manfaat yang diterima dari pembangunan tersebut.
Selain mempertanyakan rehabilitasi asrama, mahasiswa menyampaikan kekhawatiran terhadap keamanan lingkungan tempat tinggal mereka.
Dalam notulensi pertemuan, mahasiswa mengungkapkan pernah terjadi seseorang masuk ke area asrama. Sepeda motor milik penghuni tidak sampai hilang dalam kejadian tersebut, tetapi peristiwa itu menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan lingkungan.
Mahasiswa menilai sistem penguncian pintu yang sebelumnya diperbaiki masih perlu dievaluasi. Mereka meminta pemeriksaan terhadap kekuatan pintu dan kusen, sistem penguncian, akses keluar-masuk, serta pengawasan lingkungan asrama.
Persoalan sarana dan prasarana juga membutuhkan perhatian. Plafon yang rusak dan dua WC yang tersumbat dinilai mengganggu kenyamanan penghuni. Mahasiswa meminta perbaikan segera serta pemeliharaan berkala agar kerusakan tidak terus berulang.
Di bidang pendidikan, mahasiswa mendorong evaluasi kebijakan beasiswa bagi mahasiswa asal Barito Timur. Mereka berharap besaran bantuan, keberlanjutan pemberian beasiswa, dan mekanisme penyalurannya dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan mahasiswa dan kemampuan anggaran daerah.
Bagi mahasiswa, perhatian pemerintah terhadap pendidikan tidak cukup diwujudkan melalui bantuan sesaat. Dukungan tersebut juga perlu tercermin dalam ketersediaan fasilitas tempat tinggal yang aman dan layak bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah. Nv//001
Tujuh Poin Tuntutan Mahasiswa Bartim
Dalam pertemuan bersama anggota DPRD tersebut, mahasiswa menyampaikan tujuh poin aspirasi yang meminta perhatian pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Barito Timur.
1). transparansi dan pertanggungjawaban rehabilitasi asrama. Mahasiswa meminta penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan rehabilitasi tahun 2025 dengan pagu Rp2,8 miliar, meliputi realisasi anggaran, ruang lingkup pekerjaan, hasil pembangunan, serta kesesuaian bangunan dengan denah awal, RAB, spesifikasi teknis, dan kontrak pekerjaan.
2. Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan proyek. Mahasiswa mendorong DPRD mengawal persoalan rehabilitasi melalui koordinasi dan pengawasan terhadap perangkat daerah terkait, sehingga pertanyaan mengenai hasil pekerjaan dapat dijawab berdasarkan dokumen dan kondisi faktual.
3. Evaluasi menyeluruh terhadap keamanan asrama. Pemerintah daerah diminta memeriksa kondisi pintu dan kusen, sistem penguncian, akses keluar-masuk, serta pengawasan lingkungan demi menjamin keselamatan penghuni dan perlindungan barang milik mahasiswa.
4. Perbaikan sarana dan prasarana. Mahasiswa meminta perbaikan plafon yang rusak, penanganan dua WC yang tersumbat, serta pemeriksaan fasilitas lainnya. Mereka juga mendorong pemeliharaan berkala agar kerusakan tidak terus berulang.
5. Peningkatan dan keberlanjutan beasiswa. Mahasiswa meminta evaluasi terhadap bantuan pendidikan sebesar Rp5 juta per tahun, terutama apabila hanya diberikan satu kali selama masa perkuliahan. Mereka mendorong peningkatan besaran bantuan dan keberlanjutan beasiswa dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.
6. Kejelasan tindak lanjut seluruh aspirasi. Mahasiswa meminta pemerintah daerah dan DPRD menyampaikan perkembangan penanganan persoalan rehabilitasi asrama, keamanan, fasilitas, dan beasiswa secara jelas kepada mahasiswa.
7. Komitmen penyelesaian yang terukur dan terbuka. Mahasiswa berharap aspirasi tersebut tidak berhenti pada pertemuan dan janji koordinasi. Mereka menginginkan langkah konkret, kejelasan pihak yang bertanggung jawab, serta perkembangan penyelesaian yang dapat dipantau bersama.
Mahasiswa menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan tuduhan terhadap pihak tertentu, melainkan bentuk kepedulian terhadap penggunaan anggaran publik dan pemenuhan kebutuhan pendidikan mahasiswa Barito Timur.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, pihak DPRD menyampaikan bahwa persoalan yang disampaikan mahasiswa akan diteruskan kepada institusi dan dinas terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Mahasiswa berharap komitmen tersebut diikuti koordinasi nyata, penjelasan dari instansi yang bertanggung jawab, serta informasi mengenai perkembangan penyelesaian persoalan asrama dan kebijakan beasiswa.
Bagi mahasiswa, persoalan ini bukan semata-mata mengenai bangunan atau besarnya anggaran. Hal yang lebih mendasar adalah memastikan bahwa fasilitas publik yang diperuntukkan bagi mahasiswa benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan penggunaannya.
Pertanyaan mengenai kesesuaian hasil rehabilitasi perlu dijawab secara objektif melalui dokumen dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dihakimi hanya berdasarkan dugaan, tetapi juga tidak ada pertanyaan publik yang dibiarkan tanpa penjelasan.
Mahasiswa Barito Timur kini menunggu tindak lanjut pemerintah daerah dan DPRD. Sebab anggaran publik tidak hanya soal berapa besar dana yang dialokasikan melainkan juga bagaimana dana itu digunakan apa hasilnya dan apakah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Nv//001
