JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (DPP ADAKSI) menyampaikan pernyataan sikap keras menanggapi ucapan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, yang dianggap merendahkan profesi dosen.
Dalam pernyataannya, ADAKSI menilai sejumlah komentar Sri Mulyani terkait tunjangan kinerja (Tukin) dosen ASN tidak hanya keliru secara substansi, tetapi juga berpotensi mencederai martabat akademisi di Indonesia.
Pernyataan ini menyoroti empat poin utama.
Pertama, tudingan bahwa dosen yang berdemo menuntut Tukin “tidak punya prestasi” dinilai tidak adil.
Menurut ADAKSI, aksi menyuarakan aspirasi adalah bukti integritas dan keberanian memperjuangkan keadilan, bukan tanda ketiadaan prestasi.
Banyak dosen yang aktif bersuara justru memiliki rekam jejak akademik, publikasi, dan pengabdian yang diakui secara nasional maupun internasional.
Kedua, anggapan bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Prof. Brian Yuliarto, “aneh” karena mengurus kesejahteraan dosen, dinilai keliru.
“Memperjuangkan hak tunjangan dosen adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan produktivitas riset,” tegas ADAKSI.
Ketiga, pernyataan Sri Mulyani bahwa “menjadi dosen tidak serta merta punya hak untuk dapat tunjangan” juga disanggah.
ADAKSI menegaskan, tunjangan adalah hak normatif yang melekat pada jabatan dosen ASN sesuai regulasi, selama syarat kinerja dan disiplin dipenuhi.
Keempat, kecenderungan mengganti hak normatif dengan skema “reward atas prestasi” dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi.
“Reward berbasis prestasi penting, tetapi harus menjadi tambahan di luar hak dasar yang wajib dipenuhi negara,” ujar pernyataan itu.
Selain itu, ADAKSI juga menyoroti ketimpangan alokasi anggaran APBN, di mana porsi 20% lebih banyak mengalir ke sekolah kedinasan dibandingkan perguruan tinggi.
Mereka menilai kondisi ini dapat merugikan ekosistem pendidikan tinggi yang memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga profesional, inovator, dan peneliti.
Dengan mengangkat slogan “Why build a dynasty that benefits a few, when we can build an ecosystem that ensures fair welfare for all lecturers?”, DPP ADAKSI menegaskan bahwa perjuangan kesejahteraan dosen harus adil, merata, dan berkelanjutan tanpa diskriminasi.
