MANADO – Ikatan Pelajar Pemuda Mahasiswa Minahasa Tenggara (IPPMA MITRA) menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi sosial ekonomi dan krisis energi yang kini melanda Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra). Lonjakan harga Pertalite hingga mencapai Rp18.000 per liter di tingkat pengecer dan kelangkaan solar bersubsidi menunjukkan adanya ketimpangan serius dalam tata kelola distribusi energi daerah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 mencatat tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar 11,72 persen, salah satu yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara. Fakta ini memperlihatkan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah belum menyentuh kebutuhan masyarakat kecil secara nyata. Di tengah tekanan ekonomi tersebut, kelangkaan bahan bakar memperburuk beban hidup warga, terutama nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro.
Di berbagai wilayah, antrean panjang kendaraan di SPBU menjadi pemandangan sehari-hari. Banyak nelayan tidak bisa melaut karena solar tidak tersedia, sementara petani terhambat dalam proses produksi akibat biaya bahan bakar yang melonjak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki sense of urgency terhadap persoalan yang langsung menyentuh kehidupan rakyat.
IPPMA MITRA menilai, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah gagal menjalankan tanggung jawab pelayanan publik, khususnya dalam menjamin akses energi yang adil dan merata. Hingga kini, tidak ada kejelasan mengenai kuota dan realisasi distribusi BBM bersubsidi di wilayah Mitra. Ketiadaan transparansi ini menimbulkan ruang abu-abu yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi.
Lebih jauh, IPPMA MITRA menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara. Sejumlah laporan dan temuan lapangan mengindikasikan adanya keterlibatan oknum di kalangan legislatif yang diduga memanfaatkan distribusi solar bersubsidi untuk kepentingan usaha tambang di wilayah tertentu.
Indikasi adanya praktik pembiaran oleh aparat setempat terhadap penyimpangan ini menambah kekecewaan publik terhadap integritas dan keberpihakan lembaga pemerintah di daerah. Oleh karena itu, IPPMA MITRA menegaskan perlunya langkah korektif segera dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Data Biro Ekonomi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa hingga awal Oktober, penyaluran BBM bersubsidi di tingkat provinsi telah mencapai 87 persen dari total kuota tahun 2025. Namun, realitas di Mitra justru menunjukkan hal yang berlawanan. Ketimpangan antara data resmi dan situasi faktual di lapangan memperlihatkan lemahnya koordinasi lintas lembaga serta tidak adanya sistem pengawasan terpadu di daerah.
“Krisis BBM ini bukan sekadar soal logistik, melainkan soal tanggung jawab moral pemerintah terhadap rakyatnya, keberpihakan kepada masyarakat kecil tidak boleh berhenti pada slogan, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata,” tegas Julio Antou, ST, Ketua Umum IPPMA MITRA.
IPPMA MITRA mendesak:
1.Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara segera membuka data realisasi kuota BBM bersubsidi dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh SPBU di wilayah Mitra.
2.DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara segera membentuk Tim Pengawasan Khusus BBM bersubsidi, bekerja sama dengan Pertamina, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk memastikan tidak ada praktik penyimpangan di lapangan.
3.Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara memberikan klarifikasi resmi terkait indikasi keterlibatan oknum legislatif dalam penyimpangan distribusi solar bersubsidi sebagaimana disampaikan masyarakat di lapangan, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan untuk menjaga kehormatan lembaga DPRD.
4.Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pertamina diminta turun langsung memastikan sistem distribusi berjalan sesuai peruntukan serta menindak tegas pihak yang mempermainkan pasokan BBM bersubsidi.
IPPMA MITRA juga menyerukan kepada seluruh pemuda, pelajar, dan mahasiswa asal Minahasa Tenggara di berbagai daerah untuk bersatu mengawal isu ini secara konsisten dan kolektif. Pengawasan publik adalah kunci agar kebijakan energi berpihak pada rakyat, bukan pada kelompok tertentu.
“Jika situasi ini terus dibiarkan, IPPMA MITRA akan menempuh jalur advokasi publik dan aksi moral. Rakyat tidak butuh janji politik, mereka menunggu kehadiran nyata dari pemimpin yang bertanggung jawab,” tutup Julio. //
