BUKITTINGGI – Aliansi Dosen Akademik dan Kevokasian Seluruh Indonesia (ADAKSI) Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Barat–Riau menggelar Rapat Kerja Wilayah di Monopoli Hotel, Bukittinggi, sebagai bentuk konsolidasi daerah untuk mendukung penuh perjuangan Dewan Pengurus Pusat setelah berhasil mendorong pembayaran Tunjangan Kinerja dosen.
Rakerwil tersebut juga menjadi momentum merapatkan barisan guna menuntut pembayaran tukin dosen yang tertunda sejak 2020 hingga 2024, serta memperjuangkan hak tunjangan fungsional dan masa depan pendidikan tinggi, pada Sabtu, 13 Desember 2025.
Ketua Panitia Pelaksana, Demas Bayu Handika, M.Biotech., menyampaikan bahwa Rakerwil ini menegaskan posisi DPW Sumbar–Riau dalam mendukung langkah-langkah strategis ADAKSI pusat.
Ia menyebut perjuangan tersebut tidak hanya berfokus pada kesejahteraan dosen, tetapi juga pada penguatan sistem pendidikan tinggi nasional.
Ketua DPW ADAKSI Sumbar–Riau, Aryoni Ananta, S.Ds., M.Sn., menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan ADAKSI pusat dalam menjaga kedaulatan dan martabat dosen.
Menurutnya, tunjangan kinerja yang kini dinikmati dosen di seluruh Indonesia merupakan hasil perjuangan nyata ADAKSI.
Ia menambahkan bahwa organisasi tersebut juga secara profesional memperjuangkan perbaikan pendidikan tinggi sekaligus menagih kewajiban negara untuk membayar tukin dosen yang tertunda serta mendorong kenaikan tunjangan profesional dosen yang tidak mengalami peningkatan selama 18 tahun.
Dalam Rakerwil tersebut, narasumber Prof. Edi Syafri, S.T., M.Si., menegaskan bahwa dosen yang bermartabat dan berdaulat merupakan fondasi menuju pendidikan tinggi Indonesia yang berkualitas.
Ia menjelaskan bahwa dosen harus memiliki integritas, profesionalisme, serta kualitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Selain itu, kedaulatan dosen diperlukan agar mereka mampu menjaga otonomi dalam pengajaran, penelitian, dan pengembangan kurikulum tanpa intervensi yang dapat merugikan kualitas akademik.
Pemateri lainnya, Pjs. Ketua Umum ADAKSI Anggun Gunawan, M.A., menyampaikan bahwa organisasi saat ini berada pada fase awal yang penuh euforia sehingga membutuhkan penguatan manajemen agar tidak mengalami stagnasi dini.
Ia berharap penguatan tersebut mampu membawa ADAKSI menuju fase legitimasi nasional.
Anggun juga mengungkapkan bahwa ADAKSI kini memiliki 5.168 anggota dan harus tetap konsisten memperjuangkan isu kesejahteraan dosen.
Dalam pemaparannya, Anggun menyampaikan sejumlah gagasan strategis, antara lain rencana pendirian ADAKSI University melalui kepemilikan saham dosen se-Indonesia, pembentukan ADAKSI Press Office untuk penerbitan buku dan jurnal termasuk jurnal internasional, serta pembentukan lembaga bantuan hukum ADAKSI guna membela dosen yang menghadapi kriminalisasi.
Rakerwil ADAKSI DPW Sumbar–Riau menghasilkan lima rekomendasi yang disepakati bersama DPW dan DPC, yakni DPC ISI Padangpanjang, DPC Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, dan DPC LLDIKTI Wilayah X.
Lima rekomendasi tersebut meliputi komitmen membangun solidaritas antaranggota untuk memperjuangkan kepentingan dosen ASN Indonesia, perlindungan hak-hak dosen termasuk kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, peningkatan kualitas pendidikan tinggi melalui kebijakan yang berpihak pada dosen, dukungan penuh terhadap perjuangan ADAKSI pusat dalam menuntut pembayaran tukin tertunda 2020–2024 dan kenaikan tunjangan fungsional, serta dorongan agar ADAKSI terlibat aktif dalam perumusan kebijakan pendidikan tinggi agar selaras dengan kebutuhan perguruan tinggi di Indonesia.
