PALANGKA RAYA — Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Palangka Raya menyampaikan sikap kritis terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). PMKRI Cabang Palangka Raya menilai, kebijakan tersebut berpotensi mereduksi kedaulatan rakyat serta melemahkan kualitas demokrasi di tingkat lokal.
Presidium Hubungan Perguruan Tinggi PMKRI Cabang Palangka Raya, Aris, menegaskan bahwa Pilkada langsung merupakan hasil perjuangan reformasi untuk memastikan rakyat memiliki hak menentukan pemimpinnya secara langsung, bebas, dan demokratis. Menurutnya, pengalihan kembali pemilihan kepala daerah ke DPRD merupakan langkah mundur dalam praktik demokrasi Indonesia.
“Pilkada melalui DPRD akan menjauhkan rakyat dari proses politik. Kedaulatan yang seharusnya berada di tangan rakyat justru dipindahkan ke tangan elit politik,” tegas Aris.
Aris menilai, sistem pemilihan melalui DPRD membuka ruang besar bagi praktik politik transaksional, lobi elit, serta konflik kepentingan yang sulit diawasi publik. Hal ini dinilai berisiko memperkuat oligarki politik di daerah dan melemahkan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat.
Sementara itu, Ketua PMKRI Cabang Palangka Raya, Matius Valentino Jehatu, menekankan bahwa kepala daerah hasil pilihan DPRD cenderung lebih bertanggung jawab kepada partai politik dibandingkan kepada rakyat.
“Jika kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat, maka orientasi kebijakannya pun akan lebih condong pada kepentingan partai dan elite politik, bukan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
PHPT PMKRI Cabang Palangka Raya,Aris juga menilai bahwa dalih efisiensi anggaran tidak dapat dijadikan alasan utama untuk mengorbankan prinsip demokrasi. Menurut Aris, yang perlu diperbaiki adalah tata kelola Pilkada, bukan menghapus hak rakyat untuk memilih.
Lebih lanjut, Aris Juga menilai bahwa Pilkada langsung merupakan sarana pendidikan politik bagi masyarakat serta instrumen kontrol rakyat terhadap pemimpin daerah. Menghapus mekanisme tersebut dinilai sama dengan mengurangi partisipasi publik dalam pemerintahan.
“Demokrasi memang mahal, tetapi ketidakadilan dan kekuasaan tanpa kontrol jauh lebih mahal bagi masa depan bangsa,” tambah Aris.
Sebagai organisasi kader dan gerakan intelektual, PMKRI Cabang Palangka Raya menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan politik nasional, serta berdiri bersama masyarakat sipil dalam mempertahankan hak pilih rakyat sebagai bagian dari prinsip kedaulatan demokrasi.
“Jika rakyat tidak lagi memilih pemimpinnya sendiri, maka demokrasi hanya akan menjadi formalitas tanpa makna,” tutup Aris. //
