PALANGKA RAYA – Momentum Hari Buruh Internasional dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk membuka ruang komunikasi yang inklusif. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menerima langsung perwakilan serikat buruh dalam agenda pengarahan dan diskusi terbuka bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Istana Isen Mulang (Rumah Jabatan Gubernur) pada Jumat (1/5/2026) sore.
Pertemuan strategis ini didesain sebagai wadah dialog kultural yang mempertemukan pemangku kebijakan, aparat keamanan, dan elemen pekerja demi mencari solusi bersama atas dinamika ketenagakerjaan di Bumi Tambun Bungai.
Dalam arahannya, Gubernur Agustiar Sabran memberikan apresiasi tinggi kepada para buruh yang dinilai dewasa dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, memilih jalur meja runding jauh lebih efektif untuk membedah substansi masalah sekaligus menjaga situasi daerah agar tetap kondusif.
“Kami selaku pemerintah daerah sangat bahagia dan bangga. Ini yang kami harapkan. Daripada turun ke jalan, bakar-bakar yang tidak jelas, kita lebih baik berdiskusi seperti ini, melihat substansi dan dampaknya bagi daerah,” ungkap Gubernur.
Agustiar juga mengingatkan agar gerakan buruh di daerah tidak serta-merta larut dalam isu nasional tanpa mengukur dampaknya bagi stabilitas lokal. Ia mengajak seluruh elemen pekerja untuk memegang teguh falsafah kebersamaan yang menjadi warisan leluhur masyarakat Kalimantan Tengah. Identitas kebersamaan inilah yang dinilai mampu mempermudah koordinasi dan mengantisipasi berbagai potensi konflik sosial.
Di hadapan para perwakilan buruh, Gubernur secara transparan memaparkan kondisi fiskal daerah yang saat ini sedang mengalami keterbatasan akibat penurunan anggaran pembangunan yang cukup signifikan. Namun, Agustiar menegaskan bahwa keterbatasan tersebut tidak akan menyurutkan komitmen pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat. Salah satu kebijakan tegas yang dikeluarkan Pemprov Kalteng adalah kewajiban bagi seluruh investor untuk mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal di perusahaan mereka.
“Kalau ada investasi masuk, tenaga lokal harus diutamakan. Wajib menerima tenaga kerja lokal, itu komitmen kami,” tegas Agustiar.
Selain perlindungan di sektor riil, Pemprov Kalteng juga menyiapkan jaring pengaman sosial jangka panjang melalui sektor pendidikan guna memutus rantai kemiskinan yang kerap membayangi keluarga buruh. Kebijakan ini diwujudkan melalui program kuliah gratis serta berbagai intervensi bantuan sosial yang menyasar keluarga kurang mampu.
“Kami tidak ingin melihat anak-anak Kalimantan tidak bisa sekolah. Pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan,” tambahnya.
Dalam sesi diskusi yang berlangsung interaktif, perwakilan serikat buruh menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang masih terjadi di lapangan. Isu yang disorot meliputi lemahnya pengawasan upah minimum, nasib perlindungan tenaga kerja outsourcing, jam kerja yang melebihi regulasi, hingga masalah jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang belum dipenuhi oleh sejumlah perusahaan.
Merespons keluhan tersebut, unsur Forkopimda langsung menyatakan komitmennya untuk memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor industri. Aparat kepolisian yang hadir menegaskan kesiapannya untuk memproses hukum setiap laporan pelanggaran ketenagakerjaan, termasuk menindak tegas korporasi yang sengaja tidak mendaftarkan hak BPJS para pekerjanya.
Pertemuan di Istana Isen Mulang ini diakhiri dengan kesepakatan bersama untuk terus merawat hubungan industrial yang harmonis melalui komunikasi lintas sektor yang berkelanjutan, demi menjaga iklim investasi dan keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Tengah.
