PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperketat pengawasan dan memperkuat langkah pengendalian inflasi di daerah. Berbagai program strategis mulai dari Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah, hingga percepatan penyaluran bantuan pangan masif digulirkan, terutama untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi menjelang sejumlah hari besar keagamaan.
Komitmen ini ditegaskan oleh Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, seusai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, pada Senin, 20 April 2026. Pertemuan strategis tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda dan para kepala perangkat daerah di lingkup Pemprov Kalteng.
Yuas Elko menjelaskan bahwa seluruh jajaran bergerak cepat di bawah instruksi langsung dari Gubernur guna memastikan stabilitas harga di tingkat pedagang dan menjamin ketersediaan bahan pokok tetap aman di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
“Langkah yang kami lakukan sesuai arahan Bapak Gubernur, di antaranya mengintensifkan Gerakan Pangan Murah, pasar murah, serta penyaluran bantuan pangan pemerintah kepada masyarakat,” ujar Yuas Elko.
Memasuki bulan Mei yang sarat akan momen hari besar keagamaan, Pemprov Kalteng dipastikan tidak akan mengendurkan pengawasan di lapangan. Operasi pasar berkala siap digelar untuk mengintervensi potensi fluktuasi harga komoditas utama agar tetap berada dalam batas wajar.
“Menjelang bulan Mei yang terdapat beberapa hari besar keagamaan, kami juga akan terus menggelar operasi pasar agar kondisi harga tetap terkendali,” tambahnya.
Di samping fokus pada intervensi jangka pendek, Pemprov Kalteng juga tengah mematangkan peta jalan jangka panjang demi mewujudkan ketahanan pangan daerah yang mandiri. Ketergantungan pasokan dari luar daerah coba ditekan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang lebih mumpuni di dalam provinsi.
“Ke depan, perlu didukung dengan penyediaan sarana seperti pabrik pakan ternak serta pengembangan unit pengolahan hasil pertanian, termasuk rice milling unit,” jelas Yuas.
Tidak hanya sektor pangan yang menjadi perhatian, tata kelola energi di bumi Tambun Bungai juga turut dibenahi. Guna mengantisipasi antrean panjang kendaraan yang kerap memicu keresahan, Pemprov Kalteng memperketat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat.
“Sesuai arahan Gubernur, kami melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk membantu pengawasan distribusi BBM,” ungkapnya.
Yuas menambahkan bahwa pihaknya saat ini terus menjalin komunikasi intensif dengan instansi terkait dan pihak penyalur untuk mengamankan cadangan BBM dalam beberapa bulan ke depan. Sinergi ini diharapkan mampu menjaga kelancaran pasokan dari pusat ke daerah demi terpenuhinya seluruh kebutuhan mobilitas masyarakat tanpa hambatan.
