PALANGKA RAYA – Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi vertikal menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Guna memantau perkembangan harga di tingkat tapak, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang beragendakan pemantauan inflasi nasional serta evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah pada Senin, 13 April 2026.
Rapat koordinasi rutin yang berpusat di Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng ini dipimpin langsung secara virtual oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Dalam arahannya, Kemendagri memaparkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai daerah-daerah dengan tingkat inflasi tertinggi dan terendah sebagai basis evaluasi kebijakan, sekaligus membedah pergerakan harga komoditas pokok seperti beras, cabai, bawang merah, daging ayam, dan telur.
Merespons arahan pusat, Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menyampaikan apresiasi atas solidnya kehadiran seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta para pemangku kepentingan terkait. Pemprov Kalteng berkomitmen penuh untuk segera menindaklanjuti instruksi Kemendagri dengan memperkuat koordinasi bersama badan usaha seperti Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional demi menjaga rantai pasok.
“Permasalahan komoditas seperti beras, cabai, dan bawang merah masih menjadi perhatian utama. Diperlukan kejelasan tanggung jawab antar sektor agar penanganan dapat berjalan efektif dan terukur,” tutur Yuas.
Yuas juga menyoroti perlunya gerak cepat dari instansi terkait dalam mengoptimalkan infrastruktur pangan lokal, seperti pabrik pakan dan unit penggilingan padi, agar daya dukung daerah semakin kuat dalam menopang kebijakan pusat.
“Rapat ini harus menghasilkan aksi nyata, sehingga pengendalian inflasi dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Melalui interaksi yang intensif ini, pengendalian inflasi di Kalimantan Tengah diharapkan dapat berjalan lebih padu dan terintegrasi. Pertemuan strategis ini dihadiri pula secara daring dan luring oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalteng Febryan Aziz, perwakilan Kodam, Polda, Kejaksaan Tinggi, serta jajaran kepala perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.
