PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menerima audiensi jajaran Pertamina sekaligus berdialog dengan wartawan terkait antrean bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya. Pertemuan berlangsung di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (8/5/2026).
Audiensi dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan Pertamina wilayah Kalimantan Tengah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta awak media. Pertemuan digelar sebagai langkah koordinasi untuk mencari solusi atas antrean panjang BBM yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Dalam arahannya, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama Forkopimda telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah SPBU guna memastikan kondisi di lapangan. Menurutnya, keresahan masyarakat akibat antrean BBM harus segera ditangani agar situasi kembali normal.
“Kami ingin masyarakat Kalimantan Tengah tetap tenang dan nyaman. Pemerintah bersama Forkopimda terus memastikan langkah-langkah penanganan dilakukan sehingga persoalan ini segera teratasi,” ujarnya.
Perwakilan Pertamina menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi. Pertamina memastikan ketersediaan BBM di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman serta telah mengambil sejumlah langkah percepatan distribusi, di antaranya menambah pasokan Pertamax hingga sekitar 200–205 kiloliter per hari dan memperpanjang jam operasional SPBU sampai pukul 01.00 WIB.
Dalam sesi dialog, wartawan juga menyoroti keberadaan pedagang BBM eceran yang dinilai masih dibutuhkan masyarakat, terutama di wilayah yang jauh dari SPBU. Menanggapi hal tersebut, Gubernur mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tengah mengupayakan legalitas bagi pengecer BBM sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan sekaligus solusi jangka panjang dalam memperluas akses distribusi energi.
Selain itu, Pemprov Kalteng telah mengusulkan penambahan kuota BBM kepada pemerintah pusat serta membuka ruang pembahasan mengenai legalitas pengecer agar distribusi BBM semakin tertata dan tepat sasaran. Ia juga mengajak seluruh pihak bersama-sama mengawasi penyaluran BBM agar tidak terjadi kelangkaan.
Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah menegaskan pihak kepolisian terus melakukan penindakan terhadap praktik penimbunan dan distribusi BBM ilegal. Hingga saat ini, aparat telah mengamankan sembilan tersangka dalam enam laporan polisi terkait penyalahgunaan distribusi BBM.
Pangdam turut mengajak media berperan aktif menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat guna mencegah kepanikan terkait ketersediaan BBM.
Melalui audiensi tersebut, pemerintah daerah, Forkopimda, Pertamina, dan insan pers berkomitmen memperkuat sinergi dalam menjaga kelancaran distribusi BBM serta memastikan kebutuhan energi masyarakat Kalimantan Tengah tetap terpenuhi.
