SINTANG — Sejumlah masyarakat pedalaman Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, menyampaikan pernyataan sikap terkait kondisi pembangunan di wilayah mereka. Pernyataan tersebut disampaikan pada Sabtu (29/8/2026) saat perjalanan menuju Desa Tapang Menua, yang merupakan salah satu desa terakhir di wilayah aliran Sungai Kayan.
Dalam pernyataan sikapnya, masyarakat menyampaikan dukungan terhadap aksi protes yang dilakukan Noven Honarius Lumungtela terkait persoalan ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan kawasan pedalaman.
Masyarakat mengungkapkan bahwa selama puluhan tahun setelah Indonesia merdeka, mereka masih menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar, terutama jalan, listrik, dan jaringan komunikasi.
“Selama 81 tahun Indonesia merdeka, kami masyarakat pedalaman belum pernah menikmati kemerdekaan seperti masyarakat yang berada di wilayah perkotaan. Kami masih hidup tanpa infrastruktur jalan, sehingga pada musim kemarau harus menggunakan jalur sungai selama 4 hingga 7 hari untuk mencapai wilayah tertentu,” demikian salah satu poin yang disampaikan dalam pernyataan sikap tersebut.
Selain persoalan akses transportasi, masyarakat juga menyoroti tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji di wilayah pedalaman. Mereka menyebut harga BBM dapat mencapai sekitar Rp35 ribu per liter atau lebih, sementara tabung gas elpiji 3 kilogram dapat mencapai Rp80 ribu per tabung.
Dalam pernyataan tersebut, masyarakat juga menyampaikan dukungan terhadap gerakan yang mereka sebut sebagai Gerakan Borneo Merdeka, termasuk penggunaan simbol bendera Dayak Besar sebagai bentuk ekspresi perjuangan atas keresahan yang mereka rasakan.
Masyarakat menyatakan tidak akan menurunkan bendera tersebut sebelum pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi pembangunan di wilayah pedalaman.
“Kami mempersilakan aparat maupun pemerintah datang langsung ke kampung kami melalui jalur yang sama seperti yang kami tempuh saat musim kemarau. Setelah melihat kondisi di lapangan, kami meminta kepastian pemerintah untuk membuka akses jalan bagi masyarakat pedalaman,” demikian isi pernyataan sikap tersebut.
Sementara itu, Noven Honarius Lumungtela menjelaskan bahwa aksi tersebut, menurutnya, merupakan bentuk penyampaian keresahan masyarakat yang selama ini dirasakan terkait kondisi pembangunan di wilayah pedalaman.
Ia menyebut gerakan tersebut juga menjadi undangan terbuka kepada pemerintah dan aparat untuk hadir langsung melihat kondisi masyarakat di daerah terpencil.
“Ini murni dilakukan atas dasar keresahan masyarakat. Di dalamnya juga terdapat undangan bagi aparat dan pemerintah untuk hadir langsung ke lokasi, ke kampung pedalaman. Ini menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk membuktikan apakah mereka bisa hadir dan melihat kondisi masyarakat secara langsung,” ujar Noven.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait pernyataan sikap masyarakat Kayan Hulu tersebut. Nv//001
