BUNTOK – Bupati Barito Selatan (Barsel) H. Eddy Raya Samsuri mengikuti secara virtual peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Triwulan II Tahun 2025 yang dipimpin Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini dari Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Acara ini juga dihadiri langsung Wakil Bupati Barsel, Khristianto Yudha, bersama Forkopimda di Gedung MPP Gunung Pamarakan.
Dalam arahannya, Menteri PAN-RB menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemkab Barsel dalam merealisasikan MPP. Menurutnya, keberadaan MPP mencerminkan semangat reformasi birokrasi yang inklusif, menjangkau masyarakat hingga wilayah perbatasan dan terpencil.
“MPP adalah wajah dari pelayanan publik kita. Dengan hadirnya 13 MPP baru, termasuk di Barito Selatan, negara membuktikan hadir untuk semua,” tegas Rini.
MPP Gunung Pamarakan menjadi pusat layanan terpadu pertama di Barsel yang mengintegrasikan berbagai dinas dan instansi dalam satu tempat. Kehadirannya diharapkan memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik dengan sistem yang lebih efisien dan berbasis digital.
Bupati Eddy Raya menegaskan peresmian MPP tersebut sejalan dengan program kerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Barsel untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Dengan layanan terpusat di MPP, masyarakat cukup sekali datang untuk menyelesaikan beberapa urusan. Ini akan memangkas waktu, biaya, dan tenaga,” ujarnya.
Selain Barsel, MPP yang diresmikan serentak berada di Kabupaten Nagan Raya (Aceh), Kabupaten Lima Puluh Kota (Sumatra Barat), Kabupaten Natuna (Kepulauan Riau), Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumatra Selatan), Kabupaten Belitung Timur (Bangka Belitung), Kabupaten Lampung Timur (Lampung), Kabupaten Garut (Jawa Barat), Kota Blitar (Jawa Timur), Kabupaten Bengkayang (Kalimantan Barat), Kabupaten Tanah Laut dan Hulu Sungai Tengah (Kalimantan Selatan), serta Kabupaten Banggai Laut (Sulawesi Tengah).
Turut hadir dalam peresmian di Barsel Kapolres Barito Selatan, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Yoga Prasetianto Utomo, kepala perangkat daerah, serta pimpinan instansi vertikal. Nv//001
