PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Workshop Membangun Keterlibatan Aktor Non-Pemerintah dalam Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Kalteng periode 2026–2030.
Kegiatan strategis tersebut berlangsung di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (4/6/2026), dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, hingga mitra pembangunan.
Plt. Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Syahfiri, yang membacakan sambutan Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng, menegaskan bahwa penyusunan RAD SDGs merupakan langkah penting dalam menyelaraskan target pembangunan daerah dengan agenda nasional dan global.
Ia menjelaskan, pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RAD SDGs adalah multi-stakeholder partnership (MSP), yang menekankan kolaborasi antara pemerintah dan non-pemerintah agar seluruh elemen dapat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.
“Pendekatan ini memastikan tidak ada pihak yang tertinggal dalam proses pembangunan, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat berperan sesuai kapasitasnya,” ujarnya.
Syahfiri menambahkan, RAD SDGs menjadi dokumen penting yang akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD dan RKPD, serta memastikan capaian indikator SDGs dapat terukur dan terarah.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kalteng, Chandra F. Asmara, menyampaikan bahwa keterlibatan aktor non-pemerintah menjadi kunci dalam mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan di daerah.
Menurutnya, partisipasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat sipil akan memperkuat implementasi program SDGs di Kalimantan Tengah secara lebih inklusif dan berkelanjutan.
Melalui workshop ini, Pemprov Kalteng berharap penyusunan RAD SDGs 2026–2030 dapat berjalan lebih komprehensif serta menghasilkan dokumen perencanaan yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan.
