PALANGKA RAYA – Tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan keterbukaan informasi publik menjadi agenda krusial dalam perencanaan jangka panjang Kalimantan Tengah. Guna mewujudkan hal tersebut, Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah membedah kesiapan infrastruktur digital dan kewilayahan dalam forum Rakortekrenbang Tahun 2026 di Ruang Rapat Lt. II Bapperida Provinsi Kalteng yang berlangsung Rabu hingga Kamis, 22-23 April 2026.
Pertemuan strategis yang dihadiri oleh seluruh perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah ini difokuskan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang terintegrasi. Dokumen ini nantinya akan menjadi cetak biru dalam memperkuat digitalisasi birokrasi dan transparansi informasi di seluruh pelosok Bumi Tambun Bungai.
Dalam forum tersebut, tiga sektor utama yang menjadi motor penggerak transformasi digital dibahas secara mendalam, yaitu sektor komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Integrasi ketiga sektor ini dinilai sangat vital untuk membangun pondasi pemerintahan modern yang aman dan berbasis data.
Plt. Sekretaris Diskominfosantik Prov. Kalteng, Hendry Suvpriyanta, menyatakan bahwa keberlanjutan pembangunan di sektor digital ini memerlukan komitmen penganggaran yang solid. Oleh karena itu, melalui desk perencanaan ini, pihak provinsi memastikan bahwa seluruh kegiatan prioritas digital ke depan akan mendapatkan dukungan pendanaan yang terintegrasi secara runtut mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota.
