PALANGKA RAYA – Senator asal Kalimantan Tengah, Dr. Agustin Teras Narang, menegaskan pentingnya keadilan sosial dalam implementasi program transmigrasi yang dijalankan pemerintah pusat. Menurutnya, semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hanya dapat terjaga jika kebijakan negara berpihak pada seluruh rakyat tanpa terkecuali, termasuk masyarakat lokal dan transmigran.
Dalam pernyataannya, Teras menyoroti dinamika yang tengah berkembang di Kalimantan, di mana muncul gerakan penolakan terhadap kebijakan pengiriman transmigran ke pulau tersebut. Salah satunya tergambar dari grup WhatsApp bertajuk “Dayak Tolak Transmigrasi”, tempat di mana Teras turut memberikan pandangannya.
“Saya pernah mendorong moratorium transmigrasi saat menjabat Gubernur Kalteng 2005–2015. Tujuannya untuk mengevaluasi dan mencari solusi atas ketimpangan yang dirasakan masyarakat lokal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program transmigrasi selama ini dipersepsikan sebagai kebijakan yang tidak adil. Masyarakat lokal kerap kesulitan mendapat legalitas atas tanah yang telah mereka kuasai secara turun-temurun, sementara transmigran dengan cepat memperoleh sertifikasi lahan. Ketimpangan inilah, lanjutnya, yang memicu sentimen sosial.
“Program ini mesti dievaluasi berdasarkan prinsip 4K: Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan, dan Kesejahteraan. Baik bagi masyarakat lokal maupun transmigran,” tegasnya.
Teras juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat adat, untuk tetap mengedepankan cara-cara damai dan arif dalam menyampaikan aspirasi. Ia menekankan bahwa prinsip huma betang harus menjadi roh dalam merajut kembali integrasi sosial dan mencegah segregasi.
“Transmigrasi sebagai agenda pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, hanya akan berhasil jika dilaksanakan dengan benar. Jika tidak, justru bisa menimbulkan konflik sosial,” tambahnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan pengakuan terhadap hak tanah masyarakat adat dan peningkatan kesejahteraan yang setara. Evaluasi dan revitalisasi program transmigrasi menurutnya menjadi langkah strategis untuk membangun keadilan sosial yang nyata. Nv//001
