BUNTOK – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfosantik) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diikuti oleh seluruh PPID Utama, PPID Pembantu, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur dalam mengelola informasi publik secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
Bimtek digelar sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus menegaskan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Barito Selatan menekankan bahwa PPID memiliki peran strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang terbuka dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Keterbukaan informasi adalah pondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui penguatan kapasitas PPID, kita ingin memastikan bahwa setiap OPD mampu menyediakan informasi publik secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Beliau juga mengingatkan bahwa tantangan pengelolaan informasi kian kompleks di era digital, sehingga PPID harus terus meningkatkan kompetensi, baik dari sisi tata kelola data, pemanfaatan teknologi, maupun pemahaman terhadap standar layanan informasi.
“Kita tidak hanya dituntut untuk transparan, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi. PPID harus memahami prosedur, klasifikasi informasi, hingga manajemen pengaduan agar pelayanan berjalan optimal,” tambahnya.
Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah serta praktisi komunikasi publik, dengan materi mencakup implementasi Standar Layanan Informasi Publik, penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), penyelesaian sengketa informasi, hingga teknik pengelolaan website dan kanal resmi pemerintah.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Barito Selatan berharap kualitas pelayanan informasi publik semakin meningkat dan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, partisipatif, serta akuntabel. //
