TAPTENG – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan pemenuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai daerah di Indonesia.
Upaya tersebut dijalankan bukan semata sebagai kewajiban jabatan, melainkan bentuk panggilan pengabdian untuk hadir di tengah masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap perumahan.
Dalam berbagai agenda kerja, Maruarar secara konsisten mendorong percepatan pembangunan dan kepemilikan rumah rakyat agar dapat dirasakan secara merata, terutama oleh kelompok masyarakat yang berada di lapisan ekonomi bawah.
Pada Sabtu, 20 Desember 2025, di Perumahan Pondok Banten Indah, Kota Serang, Provinsi Banten, Maruarar Sirait bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin pelaksanaan akad massal sebanyak 50.030 unit rumah subsidi melalui skema KPR Sejahtera FLPP. Kegiatan ini menjadi simbol nyata kepedulian negara sekaligus bukti bahwa pembangunan hunian rakyat dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan menjangkau berbagai wilayah.
Tidak berhenti pada agenda tersebut, sehari setelahnya Maruarar langsung melanjutkan tugas dengan bergerak dari Jakarta menuju Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada Minggu, 21 Desember 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung penanganan dampak bencana banjir dan longsor serta memastikan percepatan pembangunan hunian bagi warga terdampak.
Perjalanan lintas pulau dalam waktu singkat ini mencerminkan etos kerja dan keseriusan pemerintah dalam melayani masyarakat.
Menurut Maruarar, percepatan pembangunan perumahan rakyat harus berjalan seiring dengan respons terhadap kondisi darurat di lapangan, termasuk di wilayah yang mengalami bencana alam.
Prinsip tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kehadiran negara secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah rentan.
Di Tapanuli Tengah, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi memulai pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak banjir dan longsor.
Pembangunan ini ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di kawasan Asrama Haji Tapanuli Tengah.
Pembangunan hunian tetap tersebut merupakan bagian dari proses pemulihan pascabencana yang dilaksanakan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai elemen masyarakat.
Tahap awal pembangunan di Tapanuli Tengah menjadi bagian dari target nasional pembangunan hunian tetap di tiga provinsi terdampak bencana besar di Sumatra dengan total rencana 2.603 unit rumah.
Rinciannya meliputi 1.000 unit di Provinsi Aceh, sekitar 1.003 unit di Provinsi Sumatera Utara, dan 600 unit di Provinsi Sumatera Barat.
Seluruh hunian tersebut dibangun melalui skema gotong royong dan inisiatif non-APBN sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor.
Pembangunan hunian tetap ini menegaskan kehadiran pemerintah secara menyeluruh, mulai dari penanganan darurat hingga rehabilitasi jangka panjang, dengan pendekatan kolaboratif guna memastikan pemulihan yang cepat dan tepat bagi masyarakat korban bencana.
