JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan apresiasi atas capaian tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 79,9 persen.
Angka tersebut diperoleh dari hasil survei nasional yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, dan dinilai mencerminkan penilaian positif mayoritas masyarakat terhadap arah dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Tingkat kepuasan tersebut merupakan akumulasi responden yang menyatakan “cukup puas” sebesar 66,9 persen dan “sangat puas” sebesar 13 persen. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar publik menilai kinerja pemerintahan berjalan sesuai harapan, khususnya pada fase awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo.
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia yang dilaksanakan pada periode 15–21 Januari 2026, persepsi positif masyarakat terhadap kinerja presiden relatif merata di berbagai kelompok sosial.
Menurut Ara, temuan ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah memperoleh penerimaan luas, tidak hanya pada tataran wacana, tetapi juga dalam pengalaman keseharian masyarakat.
Maruarar menegaskan bahwa capaian tersebut tidak dapat dipahami sekadar sebagai angka statistik. Menurutnya, masyarakat saat ini menilai kinerja pemerintah berdasarkan hasil nyata, bukan janji politik. Ia menambahkan bahwa apabila memperhitungkan margin of error survei, tingkat kepuasan publik berpotensi mencapai sekitar 82,2 persen, yang menunjukkan kekuatan dukungan politik dan sosial yang signifikan.
Dalam pandangan Maruarar, penegakan hukum menjadi salah satu faktor utama yang menopang tingginya kepuasan publik. Ia menyoroti langkah-langkah aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, yang secara terbuka menyampaikan hasil penanganan kasus korupsi besar dengan nilai sitaan mencapai Rp6,6 triliun. Transparansi tersebut dinilai memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
Selain aspek hukum, persepsi masyarakat terhadap stabilitas keamanan dan kepastian hukum juga turut berkontribusi terhadap meningkatnya rasa puas publik. Maruarar menyatakan bahwa ketika masyarakat merasa aman dan melihat proses penegakan hukum berjalan tanpa kompromi, kepercayaan terhadap pemerintah akan tumbuh secara alami dan berkelanjutan.
Dari sisi kebijakan sektoral, Maruarar menilai bahwa program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat, seperti penyediaan perumahan layak dan terjangkau, turut memengaruhi persepsi positif terhadap kepemimpinan presiden.
Program konkret yang berdampak langsung dinilai lebih mudah dirasakan manfaatnya dan menjadi indikator efektivitas pemerintahan di mata publik.
Meski demikian, Maruarar mengingatkan bahwa tingkat kepuasan publik bersifat dinamis dan sensitif terhadap berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, harga kebutuhan pokok, serta isu ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan.
Oleh karena itu, capaian ini harus dijadikan pijakan untuk memperkuat kualitas kebijakan agar tetap konsisten, responsif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Secara keseluruhan, apresiasi terhadap tingkat kepuasan publik tersebut tidak hanya merefleksikan dukungan terhadap kinerja Presiden Prabowo, tetapi juga mengandung harapan agar pemerintah terus bekerja secara transparan, akuntabel, dan berfokus pada hasil nyata.
Kepuasan masyarakat, pada akhirnya, menjadi tolok ukur yang harus terus diperjuangkan melalui kebijakan yang berdampak langsung dan berkelanjutan. //
