PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menggelar Workshop Penyusunan Profil Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2026–2030 sebagai upaya menyiapkan sumber daya aparatur yang profesional dan mampu menjawab tantangan birokrasi modern.
Workshop yang berlangsung selama tiga hari, 11–13 Mei 2026, di Aula BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah tersebut diikuti perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalteng. Kegiatan ini bertujuan menyusun dokumen kebutuhan pengembangan kompetensi ASN yang selaras dengan arah pembangunan daerah dan reformasi birokrasi.
Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Nunu Andriani, mengatakan penyusunan profil kebutuhan kompetensi menjadi langkah strategis untuk memastikan program pengembangan SDM aparatur lebih terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan organisasi.
“Melalui workshop ini, kita ingin menghasilkan profil kebutuhan pengembangan kompetensi ASN yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur selama lima tahun ke depan,” ujarnya.
Menurut Nunu, pengembangan kompetensi ASN tidak lagi dapat dilakukan secara umum, tetapi harus berbasis kebutuhan jabatan, tuntutan organisasi, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, pelatihan yang diberikan benar-benar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.
Ia menambahkan, dokumen yang dihasilkan dari workshop ini juga diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Jangka Menengah Daerah (RPKJMD) sehingga pengembangan SDM aparatur dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Penguatan kompetensi ASN diharapkan mampu mendukung percepatan reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kalimantan Tengah.
