PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan bahwa rapat koordinasi tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial tanpa hasil di lapangan. Hal tersebut mengemuka saat Pemprov Kalteng mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, pada Senin, 13 April 2026.
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, dengan lantang mengingatkan agar setiap pertemuan koordinasi mampu menghasilkan langkah konkret yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Ia menekankan pentingnya kejelasan tanggung jawab antar-sektor agar penanganan komoditas pemicu inflasi seperti beras, cabai, dan bawang merah dapat berjalan lebih efektif dan terukur.
“Permasalahan komoditas seperti beras, cabai, dan bawang merah masih menjadi perhatian utama. Diperlukan kejelasan tanggung jawab antar sektor agar penanganan dapat berjalan efektif dan terukur,” tutur Yuas.
Salah satu poin krusial yang disoroti Yuas adalah perlunya percepatan penyelesaian dan pemanfaatan sejumlah proyek strategis pendukung ketahanan pangan di Kalteng. Infrastruktur pangan seperti rice milling unit (RMU) atau penggilingan padi modern serta pabrik pakan ternak yang telah dibangun di beberapa wilayah harus segera dioperasionalkan secara maksimal. Menurutnya, langkah cepat ini wajib dilakukan agar fasilitas tersebut tidak menjadi proyek mangkrak dan bisa segera berfungsi menopang stabilitas pangan serta menekan laju inflasi daerah.
“Rapat ini harus menghasilkan aksi nyata, sehingga pengendalian inflasi dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Rapat rutin yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, ini juga menjadi wadah evaluasi menyeluruh terhadap harga komoditas pokok nasional. Guna memastikan komitmen tersebut berjalan, Pemprov Kalteng bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mematangkan langkah strategis di lapangan. Mulai dari pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala, pemberian subsidi distribusi logistik melalui APBD, hingga pengawasan stok pangan secara ketat lintas sektor guna menjaga kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai.
