JAKARTA – Pada momentum Hari Pendidikan Nasional 2026, DPP ADAKSI mengkritik arah kebijakan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D., yang dinilai belum fokus membenahi persoalan mendasar pendidikan tinggi nasional.
ADAKSI menyoroti masuknya program Makan Bergizi Gratis atau MBG ke lingkungan perguruan tinggi, termasuk melalui SPPG Unhas. Menurut ADAKSI, keterlibatan perguruan tinggi dalam pelaksanaan program tersebut mencerminkan kekeliruan prioritas kebijakan pendidikan tinggi.
“Perguruan tinggi seharusnya difokuskan untuk menjalankan Tridharma, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan membentuk peradaban bangsa, bukan dibebani sebagai pelaksana teknis program di luar mandat utamanya,” tegas DPP ADAKSI dalam siaran persnya, Jakarta, 2 Mei 2026.
ADAKSI menilai pendidikan tinggi tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai instrumen pelaksana program pemerintah atau kebutuhan pasar. Perguruan tinggi harus tetap menjadi ruang akademik yang menjaga keberagaman ilmu, pemikiran kritis, serta kebutuhan jangka panjang bangsa.
Selain menyoroti MBG di Unhas, ADAKSI juga mengkritik wacana penutupan program studi berbasis kebutuhan industri serta belum terselesaikannya persoalan kesejahteraan dosen, termasuk tunjangan fungsional, rapelan tunjangan kinerja dosen ASN 2020–2024, dan kepastian tukin bagi seluruh dosen ASN.
Karena itu, ADAKSI mendesak Menteri Brian Yuliarto dan jajaran Kemdiktisaintek untuk mengevaluasi arah kebijakan pendidikan tinggi, memperkuat pembiayaan perguruan tinggi, meningkatkan kesejahteraan dosen, serta memastikan kampus kembali fokus pada pelaksanaan Tridharma.
ADAKSI menegaskan, Hardiknas 2026 harus menjadi momentum evaluasi dan perbaikan nyata pendidikan tinggi, bukan sekadar seremoni tahunan.
