BOGOR – Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkukmdagin) Kota Bogor untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 sekaligus sejumlah isu strategis daerah, pada Selasa, 27 Januari 2026.
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi IV tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Fajar Muhamad Nur, didampingi Wakil Ketua Asep Nadzarullah dan Sekretaris H. Subhan, serta dihadiri seluruh anggota Komisi IV, yakni Mulyani, Rozi Putra, Zakiyatul Fikriyah Al-Aslamiyah, Tri Kisowo Jumino, Dedi Mulyono, dan Banu Lesmana Bagaskara.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Fajar Muhamad Nur menyampaikan bahwa pembahasan rapat tidak hanya terfokus pada aspek anggaran, tetapi juga menyoroti dinamika harga kebutuhan pokok yang belakangan mengalami kenaikan, terutama komoditas daging, yang dinilai berpotensi memicu inflasi.
“Kita membahas rencana kerja anggaran 2026, termasuk isu strategis seperti harga pasar dan inflasi. Beberapa waktu terakhir harga daging naik dan ini perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Fajar.
Ia menekankan perlunya langkah antisipatif dari Dinkukmdagin, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri, agar lonjakan harga tidak berdampak pada daya beli masyarakat dan memunculkan persoalan sosial.
“Kami butuh informasi terkait langkah penanggulangan dari dinas. Apalagi menjelang Lebaran, jangan sampai kenaikan harga membebani masyarakat karena daya beli menurun,” katanya.
Selain isu harga bahan pokok, Komisi IV DPRD Kota Bogor juga membahas arah kebijakan dan regulasi yang dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Fajar menilai, meskipun nilai investasi di Kota Bogor terus menunjukkan tren peningkatan, dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja belum optimal.
“Kami juga membahas regulasi apa yang bisa diambil untuk mendorong penyerapan tenaga kerja. Investasi naik, tapi tenaga kerja belum terserap maksimal,” jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah, mulai dari Dinkukmdagin, Dinas Ketenagakerjaan, hingga dinas terkait lainnya, untuk merumuskan solusi yang komprehensif, termasuk kemungkinan penyusunan regulasi yang lebih teknis dan terarah.
“Kolaborasi antar dinas penting untuk mencari solusi. Jika diperlukan, regulasi yang lebih detail akan kita dorong. Saat ini kami masih mengumpulkan informasi sebagai dasar arah kebijakan,” tambah Fajar.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Tri Kisowo Jumino menyampaikan bahwa penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi fokus utama dalam rapat kerja tersebut. Ia mendorong Pemerintah Kota Bogor agar lebih aktif meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini.
“Kami mendorong Pemkot Bogor, khususnya dinas terkait, agar lebih berperan aktif meningkatkan kapasitas UMKM,” ujar Tri.
Menurutnya, dibutuhkan kreativitas dan terobosan program dari pemerintah daerah, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta, akademisi, dan media, untuk mendukung promosi dan pengembangan UMKM di Kota Bogor.
“Dengan kondisi ekonomi sekarang, perlu kreativitas dan terobosan. Kolaborasi dengan swasta, akademisi, pemerintah, dan media juga penting untuk mempromosikan UMKM Kota Bogor,” katanya.
Tri juga mengungkapkan bahwa jumlah UMKM Kota Bogor yang telah terdaftar dalam sistem Online Single Submission (OSS) melalui aplikasi SOLUSI milik Dinkukmdagin mencapai sekitar 72 ribu pelaku usaha.
Komisi IV DPRD Kota Bogor meminta akses terbatas terhadap data tersebut guna mendukung fungsi pengawasan dan pembinaan agar UMKM dapat berkembang dan naik kelas.
“Kami meminta akses terbatas, hanya untuk melihat data. Ini penting agar UMKM bisa didorong naik kelas. Mudah-mudahan data yang kami minta segera dilengkapi oleh dinas,” pungkasnya.
