MAKASSAR – Sebuah tangkapan layar percakapan yang beredar di grup internal SATU UNM memunculkan pernyataan salah satu dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK) Universitas Negeri Makassar (UNM), Arifuddin Usman, yang secara terbuka menyampaikan pandangannya terkait kepemimpinan UNM ke depan.
Dalam pesan yang beredar tersebut, Arifuddin Usman menilai bahwa UNM seharusnya dipimpin oleh figur yang independen dan tidak berasal dari internal dosen UNM. Pandangan tersebut disampaikan dalam beberapa poin yang dinilai sebagai refleksi terhadap kondisi dan dinamika internal kampus.
Berdasarkan isi pesan yang beredar, terdapat beberapa poin utama yang disampaikan, di antaranya:
1. UNM memiliki sejarah sebagai bagian dari Universitas Hasanuddin (UNHAS), sehingga keterkaitan historis tersebut dinilai perlu dipahami dalam menentukan arah kepemimpinan kampus.
2. Siapa pun yang direkomendasikan oleh Kementerian, menurutnya, harus diterima dan dijalankan sebagai bagian dari sistem tata kelola perguruan tinggi negeri.
3. Ia menilai secara terbuka bahwa Pejabat Harian (PLH) sebelumnya dinilai memiliki capaian prestasi yang baik dalam mengelola UNM.
4. UNM dinilai perlu dipimpin oleh sosok independen, yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan dinamika internal kampus.
Pernyataan tersebut memicu beragam respons di kalangan civitas akademika, mengingat isu kepemimpinan UNM saat ini menjadi perhatian luas. Isu kepemimpinan ini turut disorot dalam konteks sejumlah dugaan kasus pungutan liar (pungli) yang sebelumnya mencuat di lingkungan Fakultas FIKK UNM. Diketahui, Dekan FIKK UNM pernah tersandung dugaan pungli terkait proses CPNS, yang hingga kini masih menjadi pembicaraan di internal kampus.
Selain itu, beredar pula berbagai laporan dan keluhan mahasiswa mengenai dugaan praktik pungli di lingkungan FIKK, mulai dari urusan akademik hingga administrasi. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang menjelaskan secara tuntas penyelesaian seluruh dugaan tersebut.
Kondisi ini dinilai memperkuat alasan perlunya figur pimpinan yang benar-benar independen, bebas dari relasi struktural internal, serta mampu melakukan pembenahan secara objektif dan menyeluruh.
Dalam pesan yang sama, muncul pula pandangan bahwa dosen dari Universitas Hasanuddin (UNHAS) dinilai layak (independent) dan pantas untuk memimpin UNM. UNHAS sebagai perguruan tinggi besar dan berpengalaman dianggap memiliki sumber daya akademik dan kepemimpinan yang mumpuni untuk membawa UNM keluar dari berbagai persoalan internal. Gagasan ini menegaskan harapan agar UNM ke depan dipimpin oleh figur profesional, berintegritas, serta memiliki keberanian melakukan reformasi tata kelola kampus.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pimpinan UNM terkait kebenaran dan konteks lengkap dari pesan yang beredar tersebut. Publik kampus pun menunggu sikap resmi pihak UNM guna menjaga kondusivitas dan marwah institusi pendidikan tinggi. //
