PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menetapkan kebijakan baru berupa evaluasi rutin terhadap seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) setiap enam bulan. Langkah ini diambil tak lama setelah perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat tinggi pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
“Para kepala OPD ini setiap enam bulan akan kami evaluasi. Saat dievaluasi, masing-masing OPD yang dilantik harus mengekspos apa yang sudah dilakukan selama menjabat,” ujar Agustiar kepada awak media usai pelantikan pejabat baru di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat (9/5/2025).
Evaluasi berkala ini akan menyasar seluruh jajaran pimpinan, mulai dari kepala dinas, kepala badan, hingga asisten dan staf ahli gubernur. Agustiar menekankan bahwa langkah ini diperlukan untuk memastikan setiap pejabat benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan target dan visi-misi pemerintahan daerah.
“Apabila tidak ada kemajuan ketika evaluasi enam bulan dijalankan, maka akan dilakukan penyegaran kembali. Mungkin ada ketidakcocokan dan sebagainya,” tegasnya. “Kami ingin memastikan bahwa OPD bergerak selaras dengan arah pembangunan yang sudah ditetapkan.”
Kebijakan ini menyusul rotasi besar yang dituangkan dalam SK Gubernur Kalteng Nomor 188.44/181/2025 tertanggal 8 Mei 2025. Setidaknya 13 pejabat strategis berpindah posisi, termasuk sejumlah kepala dinas, kepala badan, staf ahli, hingga dua pejabat dari tingkat kabupaten yang kini menduduki jabatan di lingkup provinsi.
Perubahan komposisi ini dinilai menandai pergeseran signifikan dalam struktur birokrasi Pemprov Kalteng. Sejumlah wajah baru, termasuk dari generasi muda, turut mewarnai formasi baru. Gubernur berharap para pejabat ini dapat membawa semangat segar dalam menjalankan program-program prioritas daerah.
“Ketika diisi dengan wajah baru, OPD diharapkan bisa berjalan dengan lebih baik lagi untuk mendukung program-program yang sudah diprioritaskan,” katanya.
Kebijakan evaluasi berkala juga disebut sebagai upaya menciptakan “efek kejut positif” agar para pejabat yang baru dilantik bekerja lebih optimal. Seorang sumber internal Pemprov Kalteng yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa pendekatan ini merupakan strategi untuk menjaga ritme dan disiplin kerja di lingkungan pemerintahan.
Agustiar menegaskan bahwa semua pejabat yang dilantik telah melalui proses seleksi dan pertimbangan yang ketat. “Mereka yang dilantik adalah orang-orang yang sudah kami nilai layak dan siap mengemban tanggung jawab. Kami tidak asal tunjuk,” tambahnya. Nv//001
