JAKARTA — Pemerintah kembali membuktikan kehadirannya di tengah rakyat yang terdampak bencana. Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Maruarar Sirait memastikan pembangunan 2.603 unit rumah bagi korban banjir dan longsor di Sumatra dilakukan tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya respons cepat, konkret, dan terukur terhadap krisis kemanusiaan akibat bencana alam.
Maruarar menegaskan, pembangunan ini adalah hasil dari kolaborasi semangat gotong royong .
“Perintah Presiden jelas: bantu rakyat sesegera mungkin. Maka kami jalankan dengan gotong royong, tanpa membebani APBN.
Dari total 2.603, sebanyak 2.500 unit rumah akan dibangun dari Yayasan Buddha Tzu Chi, sedangkan 103 unit rumah merupakan inisiatif Menteri Maruarar Sirait.
“Uangnya non-APBN, 2.603 rumah. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500, dari saya pribadi 103,” ujar Maruarar.
Kita libatkan dunia usaha dan elemen masyarakat,” ujar Maruarar dalam pernyataan resmi, Rabu (17/12).
Hunian yang dibangun merupakan model RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat), yang terbukti cepat, tahan bencana, dan layak huni.
Pembangunan difokuskan di wilayah-wilayah terdampak parah seperti di Sumatera Utara; Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan sejumlah daerah lain di Provinsi Sumatra Barat dan Provinsi Aceh.
Maruarar juga mengungkapkan bahwa proses verifikasi dan penetapan lokasi dilakukan dengan cepat dan akurat bersama pemerintah daerah, TNI/Polri, dan BPBD dan kementerian terkait untuk memastikan kepastian lahan dan proses hukum seperti legalitas tanah.
Selain itu, ia memastikan pembangunan dilakukan di area yang aman dan dekat fasilitas publik seperti sekolah, rumah ibadah, dan layanan kesehatan.
Tak hanya rumah, proyek ini juga menjadi simbol perubahan paradigma dalam penanganan bencana: dari respons reaktif menjadi pembangunan berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah awal dari pemulihan martabat dan kehidupan masyarakat,” tegas Maruarar.
Langkah ini menuai apresiasi dari berbagai pihak, termasuk para kepala daerah dan tokoh masyarakat setempat.
Banyak yang menilai pendekatan ini sebagai bukti bahwa pemerintah serius dan berpihak kepada rakyat kecil, tanpa banyak protokol yang menghambat.
Dengan semangat gotong royong dan keberpihakan yang nyata, pemerintah menunjukkan bahwa solusi besar bisa dilakukan tanpa harus selalu bergantung pada anggaran negara.
“Ketika rakyat butuh, negara harus hadir. Dan kami buktikan itu, sesuai perintah Presiden” pungkas Maruarar.
