Surabaya — Koordinator Wilayah V GMKI yang meliputi Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, Blaise Clements Dave Pattiselanno, menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Menurut Blaise, wacana tersebut berpotensi mencederai semangat Reformasi dan mengancam prinsip kedaulatan rakyat yang telah dijamin dalam konstitusi. Ia menilai Pilkada langsung merupakan hasil perjuangan demokrasi yang tidak boleh ditarik kembali.
“Mengembalikan Pilkada ke DPRD adalah bentuk pengkhianatan terhadap Reformasi dan kedaulatan rakyat,” kata Blaise dalam keterangannya di Surabaya, Rabu ( 12/1/2026).
Ia menegaskan, hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung merupakan fondasi penting dalam demokrasi Indonesia. Penyerahan kembali kewenangan tersebut kepada DPRD dinilai justru menjauhkan pemimpin dari rakyat yang dipimpinnya.
Sikap tersebut, lanjut Blaise, sejalan dengan visi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), yakni “Terwujudnya kedamaian, kesejahteraan, keadilan, kebenaran, keutuhan ciptaan, dan demokrasi di Indonesia berdasarkan kasih.”
“Karena itu, hak-hak rakyat dalam menegakkan demokrasi tidak boleh dikebiri dengan alasan apa pun,” ujarnya.
Blaise memaparkan sejumlah alasan utama penolakan GMKI terhadap wacana Pilkada melalui DPRD.
Pertama, kedaulatan rakyat merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar. Pilkada langsung memberi ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan daerah melalui pilihan politiknya.
Kedua, mekanisme pemilihan oleh DPRD dinilai rawan terhadap praktik politik transaksional. Proses yang berlangsung tertutup di tingkat elite berpotensi memicu praktik jual-beli suara dan menggeser substansi demokrasi.
Ketiga, wacana tersebut dianggap sebagai kemunduran demokrasi atau democratic setback. Setelah lebih dari dua dekade Reformasi, langkah ini dinilai hanya menguntungkan segelintir elite partai politik dan melemahkan partisipasi publik.
“Demokrasi kita memang belum sempurna. Namun solusinya bukan dengan mencabut hak pilih rakyat, melainkan memperkuat pengawasan, menekan biaya politik, dan memperbaiki sistem yang ada,” kata Blaise.
Ia menegaskan, GMKI akan terus mengawal isu ini dan mendorong seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersikap kritis terhadap kebijakan yang berpotensi melemahkan demokrasi. //
