PALANGKA RAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mencatat persentase penduduk miskin pada September 2024 mencapai 5,26%. Angka ini meningkat sebesar 0,09% dibandingkan periode Maret 2024 yang berada di angka 5,17%. Total jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 149,24 ribu orang, naik 3,61 ribu orang dari sebelumnya 145,63 ribu orang. 
Kepala BPS Kalteng, Agnes Widiastuti, dalam rilis resminya pada Rabu (15/1/2025) mengungkapkan perbedaan tren antara wilayah perkotaan dan perdesaan. “Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 4,89% pada Maret menjadi 5,22% pada September 2024. Sebaliknya, di perdesaan terjadi penurunan, dari 5,38% menjadi 5,29%,” ujarnya.
Kenaikan kemiskinan di perkotaan tercermin dari penambahan 5,17 ribu penduduk miskin, dari 60,17 ribu orang pada Maret menjadi 65,34 ribu orang pada September 2024. Sementara itu, di perdesaan jumlah penduduk miskin menurun sebesar 1,56 ribu orang, dari 85,46 ribu menjadi 83,90 ribu orang.
Agnes menjelaskan bahwa garis kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp641.524 per kapita per bulan, dengan 77,25% di antaranya atau Rp495.595 dialokasikan untuk kebutuhan makanan, sedangkan sisanya, Rp145.929, untuk kebutuhan nonmakanan. “Rata-rata rumah tangga miskin di Kalteng memiliki 4,68 anggota, sehingga garis kemiskinan per rumah tangga mencapai Rp3.002.332 per bulan,” tambahnya.
Data ini diharapkan menjadi pijakan bagi pemerintah dan pihak terkait untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan, khususnya di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung.
Meski kemiskinan di perkotaan meningkat, Agnes menilai penurunan angka kemiskinan di perdesaan memberikan sinyal positif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang difokuskan pada wilayah perdesaan mulai memberikan dampak, meskipun masih dibutuhkan upaya lebih untuk mengurangi disparitas antara kota dan desa.
BPS berharap, data ini dapat mendorong program-program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kalteng, sehingga angka kemiskinan dapat ditekan secara merata di seluruh wilayah. Nv//01
