JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat relokasi hunian bagi warga terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra, sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk penanganan bencana yang cepat dan efektif, pada Minggu, 7 Desember 2025.
Upaya ini dilakukan melalui koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah. Tim teknis PKP telah turun langsung melakukan survei, verifikasi kondisi lapangan, hingga pemetaan kebutuhan hunian bagi para penyintas. Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa lokasi relokasi dipilih secara cermat agar aman dari risiko bencana dan tetap strategis dengan akses memadai menuju sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, serta jalur transportasi, sehingga aktivitas sosial dan ekonomi warga dapat pulih dengan cepat.
Untuk mempercepat ketersediaan rumah yang layak, pemerintah mengandalkan model Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) sebagai solusi hunian darurat maupun permanen. Metode pembangunan modular ini memungkinkan penyelesaian rumah yang kuat, cepat, dan efisien tanpa mengorbankan kualitas struktur. Ratusan unit RISHA telah disiapkan di Medan dan beberapa lokasi lain sebagai respons awal kebutuhan hunian korban bencana.
Maruarar menekankan bahwa percepatan relokasi merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar warga atas tempat tinggal yang aman dan bermartabat. Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada bantuan darurat, tetapi harus segera masuk ke tahap rehabilitasi yang konkret melalui penyediaan hunian tetap. “Presiden Prabowo memerintahkan agar proses relokasi tidak berlarut-larut. Negara harus hadir secara nyata. Jangan biarkan rakyat tinggal terlalu lama di tenda pengungsian,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa pendekatan sosial dan psikologis tetap penting untuk membantu warga bangkit dari trauma.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggandeng BUMN konstruksi, relawan kemanusiaan, dan kalangan akademisi guna memastikan proses relokasi berlangsung efektif, partisipatif, dan transparan. Identifikasi lahan serta verifikasi penerima manfaat dilakukan secara ketat agar tidak terjadi kesalahan sasaran maupun sengketa kepemilikan di kemudian hari.
Meski menghadapi tantangan seperti cuaca, akses logistik, dan kondisi geografis, Maruarar optimistis target relokasi dapat tercapai sesuai jadwal. Ia mengajak seluruh pihak mendukung langkah ini sebagai bagian dari komitmen nasional membangun masyarakat tangguh bencana dan memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Melalui percepatan relokasi ini, pemerintah berharap pemulihan sosial dan ekonomi warga terdampak dapat berlangsung lebih cepat, sekaligus menjamin keberlanjutan hidup yang lebih aman, sehat, dan bermartabat di masa mendatang.
