PALANGKA RAYA – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Kalimantan Tengah menyatakan keprihatinannya atas adanya upaya yang dinilai sebagai tindakan ilegal untuk mengambil alih kepengurusan GAMKI di tingkat daerah dan cabang oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab.
Dalam pernyataannya, Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPD GAMKI Kalteng, Royue Leo Sudana menilai bahwa secara umum baik di tingkat DPD maupun DPC kabupaten/kota, terdapat indikasi pembegalan organisasi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Tindakan tersebut disebut dilakukan tanpa mengikuti etika, mekanisme, dan aturan organisasi yang sah.
“GAMKI Kalteng secara umum dan GAMKI kabupaten/kota secara umum sedang dibegal oleh beberapa oknum yang memiliki kepentingan untuk memanfaatkan GAMKI ke depan entah untuk tujuan apa. Namun yang disayangkan adalah cara mereka tidak mencerminkan etika, kepatuhan terhadap aturan dan mekanisme organisasi, dengan menggelar Konferda dan Konfercab-konfercab secara ilegal dan sudah pasti tidak sesuai aturan organisasi yang dilaksanakan di Palangka Raya secara sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan atau sepengetahuan DPD dan DPC-DPC yang masih aktif, tanpa melibatkan pemerintah dan OKP-OKP lainnya, apalagi senior,” ungkap Royue Leo Sudana selaku Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPD GAMKI Kalteng pada Kamis, (26/6/2025).
Disebutkan pula, kegiatan yang diklaim sebagai Konfercab lima DPC dan satu Konferda tersebut hanya dilaksanakan dalam waktu kurang dari tiga jam. Lebih lanjut, peserta yang hadir pun tidak berasal dari struktur organisasi yang sah.
“Dilaksanakan Konfercab 5 DPC dan 1 Konferda hanya dalam +/- 3 jam sungguh tidak masuk akal, dengan peserta yang bukan kader GAMKI dari kabupaten/kota, tetapi mahasiswa-mahasiswa yang dibayar seolah-olah perwakilan pemuda dari kabupaten/kota. Dan dilaksanakan terpusat di Palangka Raya, sangat kental nuansa settingan dan pengkondisian” Terang Royue.
DPD GAMKI Kalteng juga menanggapi klaim bahwa pihaknya telah dicaretaker oleh DPP GAMKI. Menurut penjelasan resmi, hingga saat ini tidak pernah ada komunikasi, koordinasi, ataupun pemberitahuan dari DPP mengenai penetapan caretaker, baik kepada DPD, para senior GAMKI, maupun aktivis organisasi yang aktif di Kalimantan Tengah.
“Pelaksanaan Konferda abal-abal berdalih bahwa DPD GAMKI Kalteng dan beberapa DPC sudah dicaretaker. Padahal DPD masih intens komunikasi dengan DPP dan tidak ada satu pun pembicaraan tentang caretaker ataupun langkah-langkah organisasi yang dilakukan DPP untuk melakukan caretaker. Dan kalaupun benar sudah ada caretaker, tidak ada komunikasi, koordinasi, atau informasi apa pun kepada DPD, senior, dan atau aktivis GAMKI yang ada di Kalteng yang seharusnya dilakukan oleh caretaker sebelum mengambil langkah-langkah organisasi. ” Ujarnya.
DPD GAMKI Kalteng juga mengakui bahwa pelaksanaan Konferda memang mengalami keterlambatan, namun hal itu terjadi karena DPD tengah menyiapkan Konferda yang berkualitas dan kredibel. Langkah tersebut antara lain dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh Konfercab di kabupaten/kota dilaksanakan terlebih dahulu sesuai mekanisme organisasi.
“Memang kami akui bahwa DPD terlambat melaksanakan Konferda, tetapi itu semua terjadi karena DPD sedang menyiapkan Konferda yang berkualitas, menjaring calon-calon ketua dan fungsionaris yang berkualitas dan mau bekerja. Juga untuk memastikan semua Konfercab di kabupaten/kota terlaksana sebelum Konferda dan harus sesuai mekanisme dan aturan organisasi karena pusat pun pernah mengalami keterlambatan kongres.” Ucapnya.
Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan pelaksanaan Konfercab GAMKI Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, yang mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Di Kapuas, Konfercab dibuka oleh Asisten II Sekda dan diterima secara resmi oleh Sekretaris Daerah. Sementara di Pulang Pisau, Wakil Bupati hadir langsung bersama sejumlah senior GAMKI dan OKP mitra.
Saat ini, DPD GAMKI Kalteng telah menjadwalkan pelaksanaan Konfercab di Kabupaten Katingan, serta pembentukan DPC di Kotawaringin Timur, Barito Selatan, Barito Timur, dan Murung Raya. Namun dalam perjalanannya, muncul indikasi adanya oknum yang mencoba “memotong jalur” dengan meminta audiensi langsung kepada kepala daerah, tanpa sepengetahuan atau seizin DPD yang sah.
“Untuk itu kami mohon bantuan kepada para tokoh dan senior-senior agar mendukung segala persiapan Konfercab di Murung Raya yang sesuai dengan aturan dan mekanisme organisasi, serta tidak menerima oknum-oknum Yudas Iskariot di luar DPD yang sah untuk menghadap mengatasnamakan DPD GAMKI Kalteng.” Tutupnya.
DPD GAMKI Kalteng menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas organisasi dan memastikan seluruh proses pengkaderan dan regenerasi kepemimpinan berjalan secara demokratis, transparan, serta sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Nv//001
