KASONGAN – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) menetapkan status caretaker terhadap kepengurusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) di Kalimantan Tengah. Langkah tersebut disusul dengan pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) dan Konferensi Daerah (Konferda) yang digelar secara mendadak.
Ketua DPC GAMKI Katingan, Yosefa Jambang mengaku terkejut saat mengetahui bahwa kepengurusan yang ia pimpin telah dicaretaker oleh DPP. Ia menyatakan tidak menerima pemberitahuan resmi sebelumnya dari DPP terkait keputusan tersebut.
“Saya baru mengetahui informasi ini dari rekan-rekan di lapangan. Tidak ada komunikasi terlebih dahulu dari DPP,” ujar Yosefa Jambang saat dikonfirmasi, Sabtu (25/5).
Menurutnya, selama ini DPC GAMKI Katingan cukup aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk gereja dan pemuda lintas denominasi. Ia menilai keputusan DPP bersifat sepihak dan menimbulkan tanda tanya di kalangan kader.
Di lain tempat Emoe Tuah Pahlevi, selaku sekretaris berharap DPP segera memberikan penjelasan terbuka untuk menjaga marwah dan semangat kebersamaan dalam tubuh GAMKI Kalteng dan jangan sampai justru DPP yang membuat konflik melalui konferda yang telah dilaksanakan.
“Kami selaku pengurus ya merasa di begal dan dirampok, kalau seperti ini ya DPP sendiri yang membuat konflik di tubuh GAMKI Kalteng.” Ujarnya.
Konfercab dan Konferda yang diselenggarakan mendadak tersebut, menurut sejumlah sumber internal GAMKI di Kalteng, berlangsung tanpa keterlibatan penuh dari pengurus aktif di tingkat cabang maupun daerah. Beberapa pihak menilai proses tersebut mengabaikan prinsip kolektif kolegial, tidak transparan dan tidak ada etika organisasi.
“Kami tetap berkomitmen pada nilai-nilai pelayanan dan persatuan. Namun, keputusan strategis seperti ini seharusnya didasarkan pada musyawarah, bukan sepihak, dan dpp harus menganulir terkait keputusan konferda yang tidak sah tersebut. Tegasnya. //
