PALANGKA RAYA — Di tengah gegap gempita peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah, suara kritik terhadap arah pembangunan daerah kembali mencuat. Ketua Badan Komando Pertahanan Adat Dayak (Bakormad) Regional Kalteng, Cornelis N. Anton, S.E., menegaskan bahwa perayaan tahunan tidak boleh menutupi kenyataan pahit yang masih dihadapi rakyat kecil, terutama petani kelapa sawit mandiri.
Cornelis menilai, selama ini narasi kemajuan daerah kerap dipenuhi angka pertumbuhan dan laporan seremonial, sementara kesejahteraan masyarakat di tingkat bawah masih jauh dari kata merata. Ia menyebut, ketimpangan regulasi dan lemahnya keberpihakan negara telah membuat petani sawit mandiri terus berada dalam posisi rentan.
“Jangan hanya bicara pertumbuhan ekonomi di atas kertas. Ukur kemajuan daerah dari isi dapur rakyat dan kemampuan masyarakat bertahan hidup di tanahnya sendiri,” tegas Cornelis melalui pesan WhatsApp, Sabtu.
Menurutnya, hingga kini petani sawit mandiri masih menghadapi persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan, mulai dari ketidakstabilan harga, lemahnya perlindungan kebijakan, hingga minimnya akses terhadap keadilan ekonomi. Padahal, sektor perkebunan sawit selama ini menjadi salah satu penopang utama perputaran ekonomi di Kalteng.
Ia menilai kondisi tersebut sebagai ironi di tengah besarnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Bumi Tambun Bungai. Di satu sisi investasi terus tumbuh, namun di sisi lain masyarakat lokal justru masih berjuang mempertahankan hak ekonominya.
“Kalau rakyat masih kesulitan menikmati hasil dari tanahnya sendiri, maka ada yang keliru dalam arah pembangunan kita,” ujarnya.
Cornelis juga mengingatkan agar momentum HUT ke-69 Kalteng tidak berhenti sebagai agenda simbolik dan panggung seremoni belaka. Pemerintah daerah maupun pusat diminta berani melakukan koreksi terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat akar rumput.
Bagi Bakormad, kata dia, pembangunan yang berwibawa bukan sekadar menghadirkan investasi dan proyek besar, melainkan memastikan masyarakat adat dan rakyat kecil berdiri sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar penonton di kampung halamannya sendiri.
“Hak-hak ekonomi rakyat harus menjadi panglima. Negara wajib hadir menjaga marwah keadilan sosial bagi masyarakat Kalteng,” pungkasnya. Nv//001
