Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pidato politiknya saat perayaan HUT ke-52 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (10/1/2025)
Ia mempertanyakan fokus KPK yang dinilai terlalu berlebihan terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
“Apa coba KPK? Masa enggak ada kerjaan lain hah? Yang dituding dan diubek-ubek hanya Pak Hasto saja? Padahal banyak tersangka lain, tapi diam saja,” ujar Megawati dengan nada heran.
Menurut Megawati, pemberitaan yang berulang soal Hasto telah mendominasi media. Namun, ia menegaskan kepada seluruh kader PDIP untuk tetap berani dan tidak takut menghadapi situasi ini.
“Takut itu apa? Itu ilusi! Jangan gentar,” tegasnya, membakar semangat para kader.
Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy, mengungkapkan bahwa Hasto Kristiyanto diduga menjadi target penahanan sebelum Kongres PDIP yang direncanakan tahun ini. Menurut Ronny, tindakan KPK terhadap Hasto bukanlah murni penegakan hukum, melainkan bagian dari agenda politik untuk melemahkan konsolidasi partai.
“Penyitaan properti pribadi, pemanggilan, hingga penetapan tersangka kepada Hasto adalah operasi politik yang bertujuan mengganggu stabilitas internal partai,” ujar Ronny dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat.
Ronny juga menyebut KPK edisi Jokowi sebagai alat politik di penghujung masa jabatan Presiden Joko Widodo. Ia menuding kriminalisasi terhadap Hasto sebagai balasan atas sikap kritis PDIP terhadap pemerintahan Jokowi.
Megawati meminta seluruh kader PDIP untuk tetap solid dan tidak terprovokasi oleh upaya yang dianggap sebagai penggembosan partai. Ia mengingatkan bahwa ketahanan partai harus dijaga dalam menghadapi tantangan menjelang Kongres.
“PDI Perjuangan akan terus menghormati proses hukum, tetapi kami tidak akan membiarkan upaya ini memecah belah partai,” ujar Megawati menutup pidatonya.
Kritik keras ini menjadi sorotan publik, terutama terkait hubungan antara PDIP, KPK, dan pemerintahan Jokowi di tengah transisi kepemimpinan menuju era baru. (***)
