JAKARTA – Menyoal kebijakan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang di gaungkan oleh Presiden Republik Indonesia ini adalah sebuah kebijakan yang visioner. Banyak manfaat atau mudaratnya!? .
Secara literal program ini tujuannya mulia yaitu memerangi stunting, pemenuhan gizi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan mengatasi rentan sosial bagi generasi penerus bangsa agar sehat dan cerdas.
Kedengarannya program ini menarik perhatian publik dan memberikan harapan baru bagi masyarakat khususnya bagi peserta didik, balita, ibu hamil dan ibu menyusui serta kelompok rentan sosial lainnya, (Perpres nomor 83 Tahun 2024, tentang Badan Gizi Nasional). Realisasi program ini menghadapi banyak hambatan dan insiden mulai dari kendala distribusi, ketidaksesuaian menu makanan dengan standar gizi, buruknya pengawasan kualitas makanan, ketidak patuhan pada standar SOP,kurangnya transparansi, makanan yang basi, kepentingan ekonomi dan keracunan makanan.
Belajar dari negara lain program ini ada yang berhasil seperti Brazil, Finlandia, Swedia dan lainnya. Namun, ada juga negara yang berhenti menerapkannya seperti New Zealand dan Michigan di Amerika Serikat. Jika program Pemerintah ini berhasil Indonesia akan jadi role model, tapi jika gagal akan jadi pilu sejarah kelak.
Benar, jalan menuju sukses tidaklah selalu berjalan lurus dan mulus. Disinilah peran krusial Kantor Staf Presiden (KSP) sangat strategis, karena tugas dari lembaga ini tidak hanya sebagai komunikator yang mengkoordinir segala aspek kebijakan dan program pemerintah, tetapi sebagai tink tenk yang fungsinya untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan tepat sasaran, efisien dan berdampak nyata bagi rakyat Indonesia.
Tantangan dan Respon Cepat Insiden Keracunan
Sejumlah peristiwa insiden keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi alarm serius terhadap program ini.
Kepala Staf Kepresidenan, M. Qodari gerak cepat secara tegas dan transparan mengatakan adanya kendala serta mengakui masalah ini dan pemerintah tidak akan tutup mata ( tone deaf) serta melakukan evaluasi.
Berdasarkan data (kementerian kesehatan) dilapangan dari total 1.379 SPPG, hanya 413 yang memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan pangan hanya 312 yang benar-benar menerapkannya sesuai dengan standar yang berlaku. Dari total 8.583 SPPG hanya 34 yang barfungsi memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). Perlu digaris bawahi Ketidak patuhan pada SOP dan SLHS, akan berakibat fatal bagi penerima manfaat.
Fakta ini membuktikan adanya celah kritis dalam tata kelola di tingkat operasional yang harus segera diatasi dengan baik dan holistik. Peristiwa terhadap titik rawan seperti ini memungkinkan akan terus terjadi kedepan seperti insiden sekarang ini. Dibutuhkan Intervensi dan pengawasan intens dari Kantor Staf Presdiden yang lebih fokus dan serius.
Dampak MBG : Penurunan Stunting dan Penguatan Ekonomi Rakyat
Di setiap mimpi besar dibutuhkan keberanian yang besar. Potensi hadirnya program super prioritas ini sangatlah besar. Idealnya program ini akan memberikan multiplier effect yang menyentuh berbagai aspek.
Program ini akan menjadi investasi strategis untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia tahun 2045 bila dikerjakan dengan benar dan sepenuh hati.
Mencakup 82,9 juta sebagai penerima manfaat termasuk ibu hamil, belita dan anak-anak sekolah baik yang di kota, hingga ke pelosok negeri yang harapannya 10-20 tahun kedepan mereka ini akan menjadi tulang punggung ekonomi nasional dan generasi penerus bangsa.
Di sektor ekonomi, program ini menunjukan dampak nyata. Hal ini bisa dilihat dari serapan tenaga kerja yang membuka pekerjaan bagi anak bangsa. Mengutip pernyataan dari Presiden Probowo Subianto, bahwa program MBG ini telah menyerap 20 juta penerima manfaat dan telah mencapai 290.000 lebih lapangan kerja baru, sekaligus melibatkan kurang lebih 1 juta petani, nelayan, peternak dan pelaku usaha UMKM.
Harapannya kita, program ini menjadi katalisator yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi inklusif dan pemberdayaan langsung usaha lokal. Dengan demikian, Presiden melalui kementerian terkait harus intens mengawasi program ini agar tidak kecolongan insiden kembali.
Rekomendasi: Peran Sentral KSP Dalam Pengawalan dan Integrasi Kebijakan
Kantor Staf Presiden perlu memainkan peranan yang proaktif agar program MBG ini bisa mencapai tujuannya, beberapa peran sentral dan langkah-langkah konkrit:
1. Pertama, program ini harus dipastikan implementasinya sesuai SOP dan SLHS yang ketat. Kantor Staf Presiden perlu memainkan peran untuk mendorong kementerian/Badan terkait menegaskan penerapan SOP Keamanan Pangan serta SLHS sebagai syarat mutlak bagi setiap SPPG untuk beroperasi. Jika tidak melalui tahapan ini, maka produk Makanan Bergini Gratis ini akan beresiko tinggi.
2. Kedua, mengoptimalkan peran sekolah maupun puskesmas dalam melakukan pengawasan. Peran pihak sekolah dan puskesmas menjadi ujung tombak yang mengawasi kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. Bayangkan saja jika 5.000 sampai 10.000 puskesmas di Indonesia dapat diintegrasikan ikut terlibat dalam proses pemantauan rutin program ini guna memastikan, bahwa makanan yang disajikan layak untuk dikonsumsi. Misalnya kunjungan mingguan baik dari sekolah maupun dari puskesmas, hal ini akan menciptakan sistem yang baik dan merata.
3. Ketiga, Keterbukaan, melalui tahap ini Kantor Staf Kepresidenan dapat mendorong sistem seleksi ketat bagi mitra SPPG ataupun pengelolah dapur umum agar profesional dan transparan. Metode ini sangat penting untuk memastikan alur proses Makan Bergizi Gratis ini benar-benar berjalan sesuai dengan standar yang ada mulai dari cara memasak sampai pendistribusian kepada penerima manfaat.
4. Keempat, memperkuat koordinasi dan peran aktif. Kantor Staf Kepresidenan sangat diperlukan koordinasi yang solid antara semua pihak yang terlibat misalnya Badan Gizi Nasional (BGN), Kementrian kesehatan, BPOM serta kementrian maupun stakeholder lainya. Mengokestrasi sinergisitas antar lembaga seperti Koperasi, Bumdes, KNEKS, pemberdayaan masyarakat lokal sebagai mitra UMKM dan rantai pasok bahan pokok.
5. Kelima, Mengaktifkan partisipasi publik dan pelaporan langsung dari masyarakat.
Komitemen Bersama Untuk Masa Depan Generasi BangsaMakan Bergizi Gratis, apabila di kelolah dengan baik dan benar program ini akan menjadi investasi strategis bagi masa depan generasi bangsa. Harapannya, dengan kehadiran program sosial ini bisa menekan angka stunting Indonesia 19,8%.
Perhatian serius adalah perlu dibangun ekositem yang solid, kuat, menjaga akuntabilitas, mewujudkan good and clear governance dan transparansi. Peran Strategis KSP dibawah kepemimpinan M. Qodari sebagai tink tenk pengawasan program prioritas Presiden, kritis, responsif dan terintegrasi menjadi kunci keberhasilan program ini mewujudkan generasi muda Indonesia yang sehat, cerdas dan berdaya saing.
Penulis: Artinus Hulu
