BOGOR – Kebijakan alokasi anggaran kepada sejumlah media oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor menjadi sorotan publik.
Program tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi Pemerintah Kota Bogor dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
Indonesia Government Watch (IGoWa) menilai pengelolaan anggaran komunikasi publik harus dirancang secara matang dan dievaluasi secara berkala agar benar-benar memberikan manfaat optimal. Lembaga tersebut juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah daerah dalam menjelaskan dasar penunjukan media mitra serta mekanisme kerja sama yang dijalankan.
Menurut IGoWa, dorongan transparansi ini bukan semata kritik, melainkan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Peneliti IGoWa, Rifqi Prihandana, menyebut Pemkot Bogor menganggarkan Rp2.339.788.308,00 untuk kerja sama media komunikasi publik yang melibatkan lebih dari 50 media. Ia mempertanyakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.
“Apa output yang jelas dan apa manfaat nyatanya bagi publik?” ujarnya.
Selain itu, Pemkot Bogor juga mengalokasikan Rp166.728.700,00 pada 2025 untuk penyusunan empat konten. Pada 2026, anggaran tersebut menurun menjadi Rp136.243.900,00 dengan jumlah konten yang diproduksi sebanyak tiga.
Rifqi menilai nilai anggaran tersebut tergolong besar dibandingkan jumlah output yang dihasilkan. Dengan pembagian merata, biaya satu konten diperkirakan mencapai sekitar Rp40 juta.
“Pemerintah mau membuat konten seperti apa? Apakah produksinya berskala besar dengan konsep dan kualitas setara kampanye nasional?” tegasnya.
IGoWa juga mengaku memperoleh dokumen yang menunjukkan adanya rencana penambahan anggaran pada sejumlah subkegiatan, termasuk usulan kenaikan pagu indikatif penyusunan konten pada 2027.
Rifqi mempertanyakan urgensi di balik rencana tersebut, terutama ketika sebelumnya terlihat adanya tren efisiensi anggaran.
Ia menegaskan, indikator keberhasilan komunikasi publik tidak cukup diukur dari jumlah tayangan atau publikasi. Dampak terhadap literasi informasi masyarakat, tingkat keterlibatan publik, serta pemahaman warga terhadap program pemerintah harus menjadi tolok ukur utama.
“Apakah penempatan anggaran tersebut sudah tepat dan proporsional, atau justru membuka celah penyalahgunaan?” ujarnya.
Sebagai langkah konstruktif, IGoWa mendorong Diskominfo Kota Bogor untuk mempublikasikan ringkasan anggaran serta daftar media mitra secara terbuka.
Transparansi komponen biaya, pelaksana kegiatan, serta kejelasan output dan outcome dinilai penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Selain itu, penyusunan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) yang terukur serta evaluasi berkala disebut sebagai langkah penting agar program komunikasi publik berjalan efektif dan akuntabel.
